FUNGSI ASAS KESETARAAN PROFESI TERHADAP PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN

Arrie Budhiartie, Muh Nasser

Abstract


Asas hukum, merupakan suatu bagian dari tatanan sistem hukum yang selalu ada di dalam maupun di balik keberadaan sistem hukum itu sendiri. Asas hukum memberikan arah terhadap lahirnya perumusan berbagai kaedah hukum dan kaedah perilaku, sekaligus berfungsi sebagai suatu batu uji terhadap keabsahan suatu kaedah hukum. Demikian halnya dengan hukum keperawatan, melalui keberadaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, penetapan asas-asas hukum di dalamnya tidaklah terlepas dari nilai-nilai etis yang menjadi karakteristik khusus pelayanan kesehatan keperawatan. Salah satu asas hukum tersebut adalah asas otonomi profesi yang menjadi landasan filsafati pendukung asas kesetaraan yang menjiwai keberadaan UU Keperawatan. Asas otonomi memberikan landasan terbentuknya kaedah-kaedah hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan dalam menjalankan fungsi-fungsi kolaboratif, komplementer, dan mandiri keperawatan berdasarkan wewenang profesinya. Asas otonomi ini diharapkan mampu mengembangkan sistem hukum kesehatan yang berkeadilan profetik dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan nasional.
 

Keywords


Asas otonomi, asas akuntabalitas, figur hukum keperawatan, perawat

Full Text:

PDF

References


Aminuddin Ilmar; 2014; Hukum Tata Pemerintahan; Penerbit Prenamedia Group; Jakarta

Bernard L. Tanya et al; 2013; Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi; Genta Publishing; Yogyakarta

Bruggink, alih bahasa B. Arief Sidharta; 2011; Reflksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum; PT Citra Aditya Bakti; Bandung

Friedman, Lawrence; 1975; The Legal System, A Social Science Perspective; Russel Sage Foundation; New York; ditermahkan M. Khozim; 2011; Sistem, Perspektif Ilmu Sosial; Bandung, PT Nusa Media

Garner, Bryan; Black’s Law Dictionary; 1990; 9th edition; WEST Publishing Co; USA

Gatot S.M. Faisal; 2009; How to be a Smarter Taxpayer, Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas; Jakarta; PT Grasindo

Nisya Rifiani & Hartanti Sulihandari; 2013; Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan; Penerbit dunia Cerdas; Jakarta

Satjipto Rahardjo; 2006; Ilmu Hukum; PT Citra Aditya Bakti; Bandung

Veronika Komalawati; 1999; Peranan Informed Consent Dalam Perjanjian Terapeutik; PT Citra Aditya Bakti; Bandung

Wheeler, Herman; 2012; Law, Ethics And Professional Issues For Nursing; Published by Routledge; New York, USA

Bahan Internet:

http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing

Bishop, Laura; Ethics Background, Principles; Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University; USA; diunduh dari https://www.nwabr.org tanggal 12 februari 2016 , pkl 03.15 WIB

Van Norman, Gail; Informed Consent: Respecting Patient Autonomy; CSA Bulletin; p. 36-46 diunduh dari www.csahq.org/pdf/.../informed_consent tanggal 12 Februari 2016: pkl. 03.34 WIB

Miller-Keane; 2003; Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing and Allied Health, 7th edition; diunduh dari http://medical-dictionary.thefreedictionary.com; tanggal 12 Februari 2016 , pkl 03.15 WIB

Short Definitions of Ethical Principles and Theories; American Nurses Association; diunduh dari www.nursingworld.org/.../Ethics-Definitions.pdf tanggal 12 februari 2016 , pkl 03.15 WIB

Kant: The Moral Order diunduh dari http://www.philosohypages.com/hy/5i.htm

von Platz, Jeppe; Autonomy as the Supreme Prinicple of Morality; users.wfu.edu/hardgra/kanteth.html diunduh tanggal 12 februari 2016 , pkl 03.15 WIB

Pellegrini, Edmund.D; Patient aand Physician Autonomy: Conflicting Rights and Obligations in the Physician –Patient Relationships; Journal of Contemporary Health Law and Policy vol. 10:47 p. 47-68 , diunduh dari scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi/article. tanggal 12 Februari 2016 pkl. 03.30 WIB

Peraturan perundang-undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Periksa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 727/MENKES/PER/../2002 tentang Hospital by Law’s




DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.1013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 SOEPRA