Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum

Harif Fadhillah, Endang Wahyati, Budi Sarwo

Abstract


UUD NRI 1945 selaku konstitusi hukum tertinggi Indonesia mengamanatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara yang meliputi kebutuhan kesehatan sehingga dibutuhkan undang-undang di bidang kesehatan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan warga Negara masyarakat akan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tenaga kesehatan yang telah diatur dengan undang-undang dan azas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doctrinal legal approach dan statuteapproach dengan desain penelitian kualitatif. Hasil Penelitian meliputi: 1) Ditemukan norma yang tidak konsisten pada UU Nomor 36/2009 pada  pasal 21 ayat (2) dan (3). 2) Perbedaan Terminologi tenaga Kesehatan pada UU No. 44/2009, UU No. 29/2004, UU No. 38/2014 dan UU No. 36/2014 menimbulkan perbedaan dalam mengklasifikasi tenaga kesehatan. 3) Perbedaan tingkat Pengaturan Tenaga Kesehatan di Indonesia. Rekomendasi: 1) Mengamandemen UU No. 36/2009 agar lebih menjamin kepastian hukum, karena UU Kesehatan sering menjadi rujukan Perundang-undangan lainnya. 2) DPR, Pemerintah dan Organisasi Profesi masing-masing tenaga kesehatan mengupayakan pengaturan dengan UU tersendiri. 3) Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan UU yang mengatur Tenaga Kesehatan 4) Pelaksana Peraturan perundang-undangan hendaknya menggunakan azas Preferensi dalam menyikapi peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan yang bertentangan, tidak jelas dan tidak konsisten. 5) Organisasi Profesi harus Proaktif dalam membela kepentingan anggota dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah sesuai dengan Peran dan fungsinya.

Keywords


Azas Kepastian Hukum; Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan; Tenaga Kesehatan; Undang-Undang

Full Text:

PDF

References


Goesniadhie, Kusnu, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3, Malang, 2010.

Handoyo B. Hestu Cipto, Prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik, Edisi Reviisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. IV, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta, 2009.

Hidayat, A. Aziz Alimul, Pengantar Konsep Dasar Keperawatan,Salemba Medika, Jakarta, 2004.

Kurniati Anna dan Ferry Efendi, Kajian SDM Kesehatan di Indonesia, Salemba Medika, Jakarta, 2012

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 2012.

Hidayat, Arief, “Pancasila sebagai kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional”, disajikan dalam seminar Nasional Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan dalam RUU Tenaga Kesehatan, Makalah, UNIKA Semarang, 2013.

Hamid, Achiryani S, Studi komparasi berbagai negara tentang nursingact. Disajikan dalam workshopNasiona rancangan Undang-UndangKeperawtan, Makalah, PPNI. Jakarta, 2009.




DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v5i1.1653

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 SOEPRA