Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang
Abstract
Poskesdes didirikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar. Di Jateng Poskesdes diatur dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2005 tentang PKD seharusnya memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada penyelenggaraan PKD di Kabupaten Batang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian deskriptif analitik, menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data studi lapangan dan kepustakaan dengan sampling secara purposive non random sampling, analisis secara kualitatif.
Pelaksanaan PKD di Kabupaten Batang belum seluruhnya sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pengaturan klinik meliputi jenis klinik, kepemilikan, lokasi, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan, hanya terpenuhi syarat kepemilikan dan lokasi. PKD di kabupaten Batang lebih mendekati Kepmenkes Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yang mengatur Poskesdes. Faktor yang mempengaruhi yuridis, sosiologis dan teknis.Keywords
Full Text:
PDFReferences
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PosKesDes), Jakarta
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2006. Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga di Jawa Tengah, Semarang
Widanti dkk, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program studi Magister Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata, Semarang
Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi 1, Jakarta, , Granit
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangNasional Tahun 2005 – 2025
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002tentang Registrasi dan Praktik Bidan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang
DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v1i1.1283
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 SOEPRA