Kritik Terhadap Pasal 88 dalam UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dari Perspektif Relevansi dan Teori Hukum Kedokteran

Abstract

ABSTRAK: Pasal 88 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dibawah analisa perspektif Teori Hukum Kedokteran, dimana menimbulkan kekhawatiran tentang konotasi juga pula keefektifannya dalam memastikan perawatan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat. Kebanyakan orang berkomentar suatu hukum positif tidak memiliki transparansi maupun spesifikasi, sehingga muncul ambiguitas bertepatan dengan pemahaman hingga pelaksanaan koordinasi di fasilitas/jasa kesehatan. Hambatan fasilitas/jasa kesehatan akibat penyakit lifestyle, tidak sesuai dengan harapan realita dibalik penyusunan UU Kesehatan saat ini. Dari perspektivisme relevansi dan ilmu Hukum Kedokteran, ketidak-konsistenan pada Pasal 88 menyoroti perlunya penguatan seperangkat konstitusional, demi upaya melengkapi ketimpangan sosial akibat timbulnya kecemasan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan memperjelas isi Pasal 88 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari perspektif relevansi dan Teori Hukum Kedokteran. Pasal tersebut akan dibandingkan dengan pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undang lainnya ddiluar Undang-undang kesehatan menyangkut keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat dan relevansi dengan Hukum Kedokteran. Pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan Sociological Jurisprudence dan Sociology of Law yang memiliki hubungan erat dengan Teori Hukum Kedokteran, penelitian hukum normatif, metodologi penelitian kepustakaan. Jenis pendekatan yang diaplikasikan yaitu pendekatan perundang-undangan, Teori Hukum Kedokteran. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif terhadap keterkaitan pada pasal 88 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan kualitatif. Metode deskriptif menggambarkan isu, komparatif membandingkan hukum dengan praktik, dan kualitatif memahami implikasi hukum dan sosial. Hasil metode penelitian ini menjabarkan permasalahan, memberikan rekomendasi, dan menyarankan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan penerapan UU.

Hasil penelitian ini menjelaskan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun, ketidakkonsistenan antara Pasal 88 dan pasal lainnya menghambat pencapaian tujuan tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ambiguitas, mempersulit penegakan hukum, dan menurunkan efektivitas implementasi peraturan. Akibatnya, hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan, konsistensi antara pasal 88 dengan pasal lainnya dalam undang-undang ini dalam upaya hukum dapat diterapkan dengan kepastian, keadilan dan efektif.

Kata kunci: Pasal 88, UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Hukum Kedokteran, Penyakit Lifestyle

ABSTRACT: Article 88 of Law No. 17 of 2023 on Health under the analysis of Medical Law Theory raises concerns about its connotation and effectiveness in ensuring comprehensive healthcare for the community. Many people comment that positive law lacks transparency and specificity, resulting in ambiguity in understanding and implementing the coordination of healthcare facilities/services. The barriers faced by healthcare services due to lifestyle diseases do not align with the reality behind the drafting of the current Health Law. From the perspective of relevance and Medical Law Theory, the inconsistency in Article 88 highlights the need for strengthening constitutional provisions to address social disparities arising from public anxiety.

This study aims to clarify the contents of Article 88 of Law No. 17 of 2023 on Health from the perspective of relevance and Medical Law Theory. This article will be compared with relevant provisions in other legislation outside of the Health Law concerning public welfare and sustainability, as well as its relevance to Medical Law. The research approaches adopted are Sociological Jurisprudence and Sociology of Law approaches, which are closely related to Medical Law Theory, normative legal research, and library research methodology. The approaches applied include legislative analysis and medical law theory. The research employs a descriptive-qualitative method to analyze the relevance of Article 88. The research methods used are descriptive, comparative, and qualitative: the descriptive method outlines the issue, the comparative method contrasts the law with practice, and the qualitative method understands the legal and social implications. The results of this research explain in detail the issues, provide recommendations, and suggest improvements to enhance the effectiveness and fairness of the law's implementation.

The findings of this study explain that Law No. 17 of 2023 on Health aims to provide legal certainty, welfare, justice, and prosperity for the people of Indonesia. However, inconsistencies between Article 88 and other articles hinder the achievement of these goals. This misalignment creates ambiguity, complicates law enforcement, and reduces the effectiveness of regulation implementation. Consequently, it can diminish public trust in the legal system and the government. To achieve the desired legal outcomes, consistency between Article 88 and other articles in the law is crucial for ensuring certainty, justice, and effectiveness in legal practice.

Keywords: Article 88, Law No.17 of 2023 on Health, Medical Law, Lifestyle Diseases