.jpg)
PENERAPAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN YANG IDEAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM JAMKESMAS
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun terdapat pembatasan dan pelayanan yang tidak ditanggung dalam program tersebut yang berdampak warga miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan beberapa perumusan masalah, yaitu Apakah yang dimaksud dengan kriteria pelayanan kesehatan yang ideal? dan Apakah yang dimaksud dengan program Jamkesmas dan isi program tersebut?, serta Apakah program Jamkesmas tersebut menyebabkan dilanggarnya hak masyarakat untuk mendapat upaya kesehatan yang ideal?. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang ideal, dengan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan cara berpikir deduktif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif.
Kriteria upaya kesehatan yang ideal berdasarkan UU kesehatan nomor 36 tahun 2008 pasal 47 adalah meliputi perlindungan di bidang promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitative.
Terdapat pembatasan-pembatasan dalam pelayanan dari program Jamkesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 seperti pembatasan biaya kaca mata, alat bantu dengar, tongkat/alat bantu berjalan bagi mereka yang lumpuh, selain itu program jamkesmas tidak meliputi bidang promotif dan preventif serta terdapat pembatasan pelayanan di bidang kuratif dan rehabilitatif.
Berdasarkan analisis hubungan antara kriteria upaya kesehatan yang ideal berdasarkan UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 47 dan isi dari program Jamkesmas maka menyebabkan dilanggarnya hak masyarakat miskin untuk hidup sehat.
Keywords
Full Text:
download PDFReferences
Agnes Widanti. S., 2005, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Penerbit Unika Soegijapranata, Semarang.
Agnes Widanti. S., A. Joko Purwoko, Hermawan Pancasiwi (Editor), 2005, Refleksi Hukum dalam Masyarakat, Penerbit Unika Soegijapranata, Semarang.
ARRIME, 2002, Pedoman manajemen Puskesmas, Departemen Kesehatan, Jakarta.
A.Muchaddam Fahham, Perlindungan Sosial dalam Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol I, Maret 2009, Sekjen DPR RI, hlm. 2.
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, RefikaAditama, Bandung, 2005, hlm. 40-41.
Hasbullah Thabrany, 2005, Asuransi Kesehatan Nasional, Edisi Baru, Penerbit Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM-UI, Jakarta.
Kansil, C.S.T., 1981, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
Kansil, C.S.T., 2002, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
Kansil, C.S.T., 2003, Pengantar Ilmu Hukum Jilid II, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
Man Suparman Sastrawidjaja, 2005, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung
Masyhur Effendi, A. 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penysunsn Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia (HAM) Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum Masyarakat, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
Philipus M. Hadjon, et al, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan kedua, Penerbit Gadjah Mada University Press, Jogyakarta.
Petunjuk Penulisan usulan Penelitian dan Tesis. Penerbit UNIKA Soegipranata, Semarang, 2005.
Pedoman Kerja Puskesmas, Jilid I, 1999, Departemen Kesehatan, Jakarta.
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 77.
Yaslis Ilyas, Mengenai Asuransi Kesehatan, Penerbit Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Jakarta, 2003, Cet Pertama, hal 166.
Departemen Kesehatan RI, 2002, ARRIME Pedoman manajemen Puskesmas, Departemen Kesehatan, Jakarta.
Departemen Kesehatan RI, 2004, Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang-undang tentang Pengadilan HAM 2000 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, 2001, Penerbit Citra Umbara, Bandung.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2005, Cetakan pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
S.K. Menkes No. 125 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2008
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2005.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/ Menkes/ SK/ IX/ 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas,Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/ Menkes/ SK/ XI/ 2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.
Keputusan Menteri Negara BUMN RI Nomor S-697/ MBU/ 2004, tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.
DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.694
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 SOEPRA