The Effectiveness of Application of Regional Regulations Number 7 of 2015 concerning Non-Smoking Areas in Ogan Komering Ulu District Health Office

Heri Fachrizal, Eko Nurmardiansyah, Suwandi Sawandi

Abstract


Effectiveness is a state that the extent to which shows the plan has been achieved. Smoking is a personal right of everyone, on the other hand, the need to respect and respect the rights of others to breathe fresh air free of cigarette smoke. When a smoking activity has violated a person's right to breathe clean air has begun to be neglected then the Government must be present to solve the problem. The negative impact of exposure to secondhand smoke is not only on active smokers but also has a major impact on people around who become passive smokers. Government Regulation NO. 7 The year 2015 has explained that the office is as a place of society or workers who come every day to work and later as one of the pioneers of the No Smoking Area. This study aims to determine the effectiveness of the application of local regulations at the Office of Health Office of OKU Regency

The method in this research is sociological juridical, with analytical descriptive. Respondents are ten rooms and employees working in the room. The resource persons in this study were the head of OKU Regency Health Office and the sub-division Head

The results of this study indicate regional regulation NO. 7 The year 2015 on Non-Smoking Areas that have been applied at the Office of Health Office OKU less effective. The results of this study also show that many employees found smoking in the area of No Smoking Area.


Keywords


Effectiveness, Local Regulation, Area Without Cigarette

Full Text:

PDF

References


Lutfi Effendi, 2003, Pokok-Pokok Hukum Administrati, Malang: Bayumedia Publishing.

MuhammadAbdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nawawi Hadari, 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press.

Nitisemito Alex S., 2002, Manajemen Personalia Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia

Rahardjo Satjipto, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing.

SjarifAmiroeddin, 1997, Perundang-Undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya), Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Remaja Karya.

Winarno Budi, 2005, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

INTERNET

(Lengkap) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, “Pemerintah Upayakan Pengurangan Jumlah Perokok Pemula”, diakses pada 30 Juli 2017, http://www.depkes.go.id/article/view/17060200002/pemerintah-upayakan-pengurangan-jumlah-perokok-pemula-.html

(Lengkap) Agregasi Antara, “Miris! Jumlah Perokok Indonesia Terbesar ke-3 di Dunia, Nih Dampaknya”, diakses pada 30 Juli 2017, https://lifestyle.okezone.com/read/2017/05/30/481/1703332/miris-jumlah-perokok-indonesia-terbesar-ke-3-di-dunia-nih-dampaknya

Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 44.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KwNmJrtVN5cJ:www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/pedoman-ktr.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

UNDANG-UNDANG

RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1)

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

RI, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH

RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

RI, Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

RI, Peraturan PemerintahNomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

RI, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

RI, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan RI, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

RI, Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 459/MENKES/INS/VI/1999 Tentang Kawasan Bebas Rokok Pada Sarana Kesehatan

RI, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

RI, Instruksi Menteri Kesehatan No. 84/MENKES/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan




DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v4i2.1492

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 SOEPRA