Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Dikaitkan Dengan Asas Keselamatan

Yunita Yitnaningrum, Lindawaty S. Sewu, Alma Lucyati

Abstract


Meningitis meningokokus adalah penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Nisseria meningitidis pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan di seluruh dunia. Penyakit ini memilikiperhatiankhusus di Arab Saudi, karena Negara ini adalah Negara epidemis terjadinya penyakit meningokokus. Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi membutuhkan kesehatan yang optimal dan kemampuan fisik yang prima dalam bekerja. Untuk menghindari dan mencegah paparan tertularnya penyakit meningitis ini diperlukan vaksin meningitis. Oleh karena itu, kebijakan mengenai kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis bagi calon Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi harus dibuat untuk memberikan hak perlindungan.Kebijakan ini dapat dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Kepmenkes RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif.

Kebijakan tentang kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis adalah kaidah yang bersifat operasional yang mengatur pelayanan kesehatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia. Asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis merupakan prinsip yang menjadi latar belakang terbentuknya kebijakan tersebut. Asas keselamatan ini merupakan asas khusus yang berdasar pada asas-asas umum, yaitu asas keamanan, asas perlindungan dan asas manfaat. Kebijakan yang dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Kepmenkes RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi ini belum memenuhi asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis. Karena peraturan perundangan tersebut belum memenuhi asas-asas yang membentuk unsur keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlindungi.

Keywords


Imunisasi Meningitis, Tenaga Kerja Indonesia, Asas Keselamatan

Full Text:

PDF

References


Andre Ata Ujan. Membangun Hukum Membela Keadilan Filsafat Hukum.

Yogyakarta: Kanisius. 1998

Azwar. Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang: Bina Rupa

Aksara. 2010

Bagbei Laily. Infectectious Diseases, Nelson Essentials of Pediatric. 1990.

Betz L dan Sowden A Linda. keperawatan pedaitri, Penerbit buku

kedokteran ECC, Jakarta. 1999

BNP2TKI. Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2014.

www.BNP2TKI.go.id

Damanhuri. Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan

Ekonomi Indonesia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia. 2006

Dedi Ismatullah. Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung. 2012

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Tanggung Jawab Apoteker

terhadap Keselamatan Pasien. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Donald Rumokoy dan Frans Marami. Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo,

Jakarta. 2014.

FKUI. Ilmu Kesehatan Anak, EGC, Jakarta. 1997

Freddy Tengker. Hak Pasien. Bandung: Mandar Maju. 2007

Hadikusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu

Hukum. Bandung: Mandar Maju. 1995

Harsono. Meningitis. Kapita Selekta Neurologi. 2 URL:

http://www.uum.edu.my/medic/meningitis.html. 2003.

Henrojono Recivers. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik

Dokter dalam TransaksiTerapeutik. Surabaya: Srikandi. 2005

Hotma P. Sibuea, Asas - Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan

Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta. Erlangga.

Iskandar budiman. Dilema Buruh di Rantau (Membongkar sistem kerja TKI

di Malaysia. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2004

Japardi, Iskandar. Meningitis Meningococcus. USU digital library

URL:.http://library.usu.ac.id/download/fk/bedah-iskandar%20japardi23.pdf. 2002

J.J.H.Bruggink. Refleksi tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya. 2010

Keraf, Dua. Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis).

Yogyakarta. 2001

Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum.Bogor: Ghalia Indonesia. 2011

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,

Yogyakarta. 1988

Nellson. Ilmu Kesehatan Anak, EGC, Jakarta. 1993

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta,

Penerbit Gadjah mada University Pers, 2005.

Purwanto, Triwati. Arti Pentingnya Imunisasi Meningitis.

Joglosemar.co/rss/xml. 2012

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar

Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008

Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarata: Raja Grafindo

Persada. 2013.

Soekanto, Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat). Jakarta: Rajawali Press. 2001.

Sudaryatmo. Huum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya.

Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius. 2005.

-----.Meningitis. www.Imunisasi.net.

-----.Apa Itu Meningitis URL: http://www.bluefame.com/lofiversion/indexphp/t47283.html. 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

International Health Regulation 2005

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Permenkes Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kp-104 A/ MEN/ 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi




DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v1i1.1291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 SOEPRA