Indonesia's Global Minimum Tax Reporting Framework After The OECD'S September 2026 GIR Update: A Normative Assessment of PER-6/PJ/2026

Abstract

Unlike prior Indonesian Global Minimum Tax (GMT) studies that examine substantive tax incentives or treaty interactions under PMK 136/2024 and earlier digital-reporting studies predating the September 2026 OECD release, this study provides the first normative legal crosswalk between Director General of Taxes Regulation PER-6/PJ/2026 and the OECD’s September 2026 GloBE Information Return (GIR). Employing normative legal research through a statutory approach and comparative documentary coding of primary legal and OECD instruments published through 13 October 2026, the study constructs an element-by-element GIR matrix assessing conformity and domestic legal implications. Results show broad architectural alignment across group filing responsibilities, core GIR categories, transitional simplified reporting through 2028/2030, and the separation between the GIR (due 15 or 18 months after the imposition year) and domestic GloBE returns (due four months after the subsequent GloBE tax year, extendable by two months in Year 1, with mandatory GIR or Notification receipt attachment). However, public texts do not establish field-level equivalence across Annex I, operationalisation of the January/September 2026 Side-by-Side and permanent safe harbour elections, or interoperability with the pending revised OECD XML schema. The study recommends version-controlled crosswalks, safe harbour election guidance, and synthetic XML validation.

Abstrak: Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax atau GMT) di Indonesia yang mengkaji insentif pajak substantif atau interaksi perjanjian perpajakan berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024, serta penelitian terdahulu mengenai pelaporan digital yang dilakukan sebelum publikasi OECD pada September 2026, penelitian ini menyajikan kajian silang normatif hukum pertama antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 dan GloBE Information Return (GIR) yang diterbitkan oleh OECD pada September 2026. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengodean komparatif terhadap dokumen hukum primer serta instrumen OECD yang diterbitkan hingga 13 Oktober 2026, penelitian ini menyusun matriks GIR yang menguraikan setiap elemen untuk menilai kesesuaian dan implikasinya terhadap hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan yang luas dalam struktur pengaturan, meliputi tanggung jawab pelaporan kelompok usaha, kategori utama GIR, pelaporan sederhana dalam masa transisi hingga tahun 2028/2030, serta pemisahan antara GIR, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu 15 atau 18 bulan setelah tahun pengenaan pajak, dan Surat Pemberitahuan GloBE domestik, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak GloBE berikutnya, dengan kemungkinan perpanjangan selama dua bulan pada Tahun Pertama (Year 1), serta kewajiban melampirkan bukti penerimaan GIR atau notifikasi. Namun, dokumen yang tersedia untuk publik belum menunjukkan adanya kesetaraan pada tingkat masing-masing kolom antara Lampiran I, penerapan pilihan Side-by-Side dan permanent safe harbour yang diperkenalkan pada Januari/September 2026, maupun interoperabilitas dengan skema XML OECD yang telah direvisi dan masih menunggu penyelesaian. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan matriks kesesuaian yang dikendalikan berdasarkan versi dokumen, penerbitan pedoman mengenai pemilihan safe harbour, serta pelaksanaan validasi XML menggunakan data sintetis