Juridical Analysis of Illegal Information Access: Case Study on Sales of Data Patients Covid-19

Kessa Hendriyanto

Abstract


Abtract: Increasingly sophisticated technology and information systems provide their own risks, namely with the presence of cyber of cyberspace (cybercrime). The fundamental foundation of the emergence of crime, whatever its type and kind, is still largely based on the profit and personal gain motive.

Information related to COVID-19 patients is sensitive information in the community lately. Some parties refuse to disseminate COVID-19 patient data due to privacy and security reasons, while those who support it reason that it needs to be done in the context of contact tracing in order to prevent the dissemination of the COVID-19 pandemic.

With the case of selling COVID-19 patient data through an online forum, demanding a study in the aspect of the impact of COVID-19 patient data distribution. In addition, the study was also carried out related to arrangements in the field of health, the field of public information disclosure, and the field of information and electronic transactions to find out what was the basis of the Government in determining public policy.

In this case, the Government implement public policy to disseminate data on COVID-19 patients on a limited basis, namely by not providing detailed information.

Keywords: COVID-19 Patient Data, Public Information Disclosure, Privacy, Contact Tracing

 

Abstrak: Semakin canggihnya sistem teknologi dan informasi memberikan risiko tersendiri, yaitu dengan adanya kejahatan siber atau dunia maya (cybercrime). Landasan fundamental timbulnya kejahatan, apapun jenis dan macamnya, sebagian besar masih didasarkan pada motif profit dan personal gain.

Informasi terkait dengan pasien COVID-19 merupakan informasi yang sensitif di masyarakat akhir-akhir ini. Beberapa pihak menolak untuk menyebarluaskan data pasien COVID-19 dengan alasan privasi dan keamanan, sedangkan pihak yang mendukungnya beralasan hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka contact tracing demi mencegah penyebarluasan pandemi COVID-19.

Dengan adanya kasus penjualan data pasien COVID-19 melalui forum online, menuntut akan adanya kajian terkait dampak tersebarnya data paseien COVID-19. Selain itu, kajian juga dilakukan terkait dengan pengaturan di bidang kesehatan, bidang keterbukaan informasi publik, dan bidang informasi dan transaksi elektronik untuk mengetahui apa yang dijadikan landasan Pemerintah dalam menentukan kebijakan publik.

Dalam hal ini, Pemerintah melaksanakan kebijakan publik untuk melakukan penyebarluasan data pasien COVID-19 secara terbatas, yaitu dengan tidak memberikan informasi detail.

Kata Kunci: Data Pasien COVID-19, Keterbukaan Informasi Publik, Privasi, Contact Tracing

Keywords


COVID-19 Patient Data, Public Information Disclosure, Privacy, Contact Tracing

Full Text:

PDF

References


Belanger, F., & Crossler, Ro. E. (2011). Privacy in the Digital Age: A Review of Information Privacy Research in Information Systems. MIS Quarterly, 35(4).

Bet-El, I. (2020). COVID-19 and the Future of Security and Defence. European Leadership Network.

Bowie, N. E., & Jamal, K. (2006). Privacy Rights on the Internet: Self-Regulation or Government Regulation? Business Ethics Quarterly, 16(3).

Corlett, J. A. (2002). The Nature and Value of The Moral Right to Privacy. Public Affairs Quarterly, 16(4).

Haryanto, A. T. (2020a). BSSN Pastikan Tak Ada Kebocoran Data 230 Ribu Pasien COVID-19 Indonesia. detikInet. https://inet.detik.com/security/d-5062656/bssn-pastikan-tak-ada-kebocoran-data-230-ribu-pasien-covid-19-indonesia

Haryanto, A. T. (2020b). Indonesia Harus Belajar dari Isu Kebocoran 230 Ribu Data COVID-19 RI. detikInet. https://inet.detik.com/security/d-5062785/indonesia-harus-belajar-dari-isu-kebocoran-230-ribu-data-covid-19-ri

JawaPos.com. (2020). IDI Minta Data Pasien Korona Dibuka Demi Memudahkan Penelusuran Kontak. JawaPos.com. https://www.jawapos.com/nasional/17/03/2020/idi-minta-data-pasien-korona-dibuka/

Jaya, N. S. P. (2018). Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi Edisi Revisi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jeffray, C., & Feakin, T. (2015). Underground web The cybercrime challenge. Australian Strategic Policy Institute, Special Report.

Kulhari, S. (2018). The Uneasy Case for Blockchain Technology to Secure Privacy and Identity. In Building-Blocks of a Data Protection Revolution. Nomos Verlagsgesellschaft mbH.

Kupfer, J. (1987). Privacy, Autonomy, and Self-Concept. American Philosophical Quaarterly, 24(1).

Malik, S., & Naeem, K. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on Women Health, livelihoods & domestic violence. Sustainable Development Policy Institute. https://about.jstor.org/terms

Mappapa, P. L. (2020). Survei LIPI-UI-ITB-UGM: Mayoritas Setuju Data Pribadi Pasien Corona Dibuka. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-4955689/survei-lipi-ui-itb-ugm-mayoritas-setuju-data-pribadi-pasien-corona-dibuka/2

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum; Edisi Revisi. Prenadamedia Group.

Pahajow, A. A. J. (2016). Pembuktian terhadap Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Mengatasinya menurut Hukum Positif di Indonesia. Lex Crimen, V(2).

Ramadhanny, F. (2020). Alamak! 230 Ribu Data Tes COVID-19 Warga Indonesia Dijual Online. detikInet. https://inet.detik.com/security/d-5061003/alamak-230-ribu-data-tes-covid-19-warga-indonesia-dijual-online

Scholta, H., Mertens, W., Kowalkiewicz, M., & Becker, J. (2019). From one-stop shop to no-stop shop: An e-government stage model. Government Information Quarterly, 36(1). https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.010

Thaariq, R. M., Wahyu, M. F. R., Ningrum, D. R., & Aidha, C. N. (2020). Kemiskinan Multidimensi dan Risiko Covid-19 di Indonesia. Prakarsa Working Paper, 1.

Tim - detikInet. (2020). Ini Bahayanya Jika Data COVID-19 Warga Indonesia Bocor. detikInet. https://inet.detik.com/security/d-5061341/ini-bahayanya-jika-data-covid-19-warga-indonesia-bocor

Utama, A. N., Jaya, N. S. P., & Purwoto. (2016). Analisis Yuridis Tindakan Mengakses Informasi Secara Elektronik secara Ilegal Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro Law Review, 5(2).




DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v7i1.2689

Refbacks

  • There are currently no refbacks.