Supervision Of Buleleng District Health Office On The Implementation Of Empirical-Traditional Health Service And The Protection Of The Community’s Right To Health

Karlina Sumiari Tangkas, Endang Wahyati Yustina, Daniel Budi Wibowo

Abstract


Empirical-traditional health service existing in Bali Province, especially in Buleleng District, was growing rapidly. Therefore, it was necessary to monitor the implementation of traditional health services in Buleleng District. The purpose of this study was to know the supervision conducted by Buleleng District Health Office on the implementation of empirical-traditional health service and the protection of the community’s right to health. This study used socio-legal approach having an analytical-descriptive specification and qualitative research design. Data gathering was conducted by having in-depth interviews. The results of the study showed about the legal basis of empirical-traditional health service, implementation of supervision to the Head of Buleleng District’s Health Office and The factors influencing the implementation of the supervision. The conclusions that could be drawn was the supervision conducted by the Buleleng District’s Health Office was not optimal so that the community’s health rights had not been protected. It was suggested that the provincial government, the empirical-traditional health service providers, and the community as well would push Buleleng District’s Health Office to perform better supervision so that it would be able to provide protection for the community’s rights to health

Keywords


Supervision, District Office, Traditional Health, Rights

Full Text:

PDF

References


Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013, Riset Kesehatan Dasar. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti

Sumardjo. 2001. Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan. Jakarta : BP Panca Usaha

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787 Tahun 2010 Tentang Iklan Dan Publikasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia (FOHAI)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatn Tanaman Obat Keluarga Dan Keterampilan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Internet, 19 Juli 2016, Waspada! Ribuan Penyehat Tradisional Tak Kantongi Ijin Praktik, http://www.radarbali.jawapos.com/read/2016/07/19/4184/waspada-ribuan-penyehat-tradisional-tak-kantongi-izin-praktik/1

Internet, 19 Juli 2016, 3056 Tempat Praktik Balian di Bali Tak Berizin, Tinggal di Pedesaan dan Kaki Gunung, http://www.bali.tribunnews.com/2016/07/19/3056-tempat-praktik-balian-di-bali-tak-berizin-tinggal-di-pedesaan-dan-kaki-gunung/page=all




DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v4i1.1479

Refbacks

  • There are currently no refbacks.