HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Endang Wahyati Yustina

Abstract


Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam Konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajad kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang BPJS mengamanatkan partisipasi Pengusaha (Pemberi Kerja) untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi para Pekerja. Sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Korporasi untuk melaksanakan salah satu kewajibannya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya termasuk Pekerja. Oleh karena itu CSR dapat diselenggarakan dalam bentuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja, dengan demikian hak hidup sehat yang juga merupakan hak dasar bagi pekerja akan terwujud

Save to Mendeley



Keywords


Hak Kesehatan, Hak Dasar, Jaminan Kesehatan, CSR

Full Text:

PDF

References


Andi Mattalatta, 2007, Menyonsong Berlakunya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Majalah Ombudsman edisi Nomor 95/Tahun VII/ Oktober.

Amin Widjaja Tunggal, 2008, Bussiness Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus, Jakarta :Harvarindo.

Bahan Seminar Nasional, Menyoal UU BPJS, Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, 2 Maret 2013.

Benyamin Lumenta, 1987, Pelayanan Medis :Citra, Konflik dan Harapan, Yogyakarta: Kanisius.

C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta.

de Cruz, Peter , Comparative Healthcare Law, Cavendish Publishing , London.

Fajar Nursahid, 2008, CSR bidang Kesehatan dan Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia, Penerbit Yayasan Indonesia Bussines Link Jakarta.

Fredy Tengker, 2007, Hak Pasien, Mandar Maju, Bandung

IPM. Ranuhandoko, 2006, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Jose Menendez, Agustin and Eric Oddvar Eriksen, 2006, Arguing Fundamenta Right, Springer, AA Dordrecht ( Netherland).

Marie Barry, Anne- and Chris Yuill, 2002, Understanding Health . A Sociological Introduction, SAGE Publications Ltd, London.

Richards, Edward P & Khatarine C. Rathbun, 1993, Law and The Physician, A Practical Guide, Boston: Litle Brown and Company.

Soekijo Notoatmodjo, 2005, Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi), Rineka Cipta, Jakarta

Weisstub, david N dan Pintos,guillermo Diaz, 2008, Autonomy and Human Rights in Health Care, Springer: Dordrecht Netherlands.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

PP Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perpres Nomor. 12 tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats